Kajian Pembanding Inovasi Daerah dalam Penyusunan Agenda Riset Daerah

Selasa, 18 September 2018 11:27:59 - Oleh : koes

Biogas: Mengatasi Limbah, Energi Berlimpah

Peserta Pelatihan dari Kemendes PDTT Meninjau Perencanaan di Kulon Progo

Kajian Pembanding Inovasi Daerah dalam Penyusunan Agenda Riset Daerah

Pelatihan Evidence-Based Policy bagi ASN Kulon Progo

Pelatihan Peningkatan Kapabilitas Manajerial Aparatur Bagi Aparatur Desa

Bertempat di Ruang rapat Menoreh Gedung Binangun I, Barenlitbanda Kabupaten Semarang mengadakan kajian Pembanding Inovasi terkait dalam Penyusunan Agenda Riset Daerah (14/9/18). Rombongan yang hadir dalam pelaksanaan Kajian Pembanding sebanyak 19 orang terdiri dari Barenlitbanda Kabupaten Semarang 6 Orang, Anggota DRD Kabupaten Semarang 10 orang dan Perwakilan kemenristekdikti 3 orang. Kunjungan diterima langsung oleh Wakil Bupati Kulon Progo Drs. H. Sutedjo didampingi anggota DRD dan Bappeda Kabupaten Kulon Progo.

Tema yang digali dalam forum ini terkait dengan inovasi kebijakan daerah dalam pembangunan di tengah keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Berbagai terobosan inovasi dilakukan baik di bidang sosial maupun ekonomi. Berbagai terobosan dilandasi oleh semangat BELA BELI KULON PROGO, membangun kepercayaan publik tentang potensi lokal dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Inovasi dalam bidang sosial dilaksanakan masifikasi zakat dan dana persembahan digunakan untuk bedah rumah RTLH. Jaminan kesehatan total coverage juga menjadi fokus kebijakan di bidang sosial yang menjamin pelayanan kesehatan bagi semua warga Kulon Progo. Dalam bidang ekonomi dilakukan berbagai upaya inovasi dengan pemberdayaan UMKM produk lokal (gula semut, kopi menoreh, teh suroloyo), produksi AirKu, pemakaian batik lokal geblek renteng, penggunaan produk beras lokal untuk raskin, serta pelibatan koperasi dalam kepemilikan waralaba toko modern. Dalam berbagai kebijakan daerah tadi tidak lepas dari peran DRD sebagai institusi yang memiliki fungsi memberikan masukan kepada Bupati dalam menyusun arah, prioritas dan kerangka kebijakan Pemerintah Daerah.

 

« Kembali | Kirim | Versi cetak